Satu Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Satu Keluarga

Sehubungan dengan tugas KPP Pratama Blora menciptakan pemberian NPWP yang berkualitas sekaligus meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP) dan penjelasan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 2011 pada prinsipnya sistem administrasi perpajakan di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, sehingga dalam satu keluarga hanya terdapat satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Dengan demikian, terhadap wanita kawin yang tidak dikenai pajak secara terpisah, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suami sebagai kepala keluarga.
2. Pada dasarnya wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama suaminya.
3. Dalam hal ini wanita kawin telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum kawin, wanita kawin tersebut harus mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan alasan bahwa pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya.
4. Sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 Undang-undang PPH, penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya. Penghasilan tersebut masuk ke dalam penghasilan ayahnya sebagai kepala keluarga. Jadi anak belum dewasapun tidak perlu melakukan permohonan pendaftaran NPWP.